Faktapos.web.id //
PONTIANAK — Warga Kalimantan Barat tentu menyambut baik dan berterima kasih atas kepedulian negara sahabat yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat. Namun, di tengah apresiasi tersebut, aspek kedaulatan dan keamanan nasional tetap harus menjadi prioritas utama.
Hal itu disampaikan DR. Herman Hofi SH., MH. Menurutnya, dalam hubungan internasional maupun aspek pertahanan dan keamanan, koordinasi seluruh kegiatan di lapangan harus tetap berada di bawah kendali penuh pihak berwenang di Indonesia.
Ia menilai langkah antisipasi diperlukan untuk mencegah kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan misi kemanusiaan untuk kepentingan lain yang dapat merugikan bangsa dan negara.
“Dalam situasi seperti ini kita yakin pihak-pihak yang berwenang sudah mengantisipasinya,” ujar Herman Hofi.
Menurutnya, seluruh pergerakan dan zona operasi personel asing harus mendapatkan pendampingan ketat dari personel TNI/Polri serta memiliki batas wilayah kerja yang jelas.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga akses terhadap informasi strategis. Peta navigasi strategis, jaringan komunikasi internal pertahanan, maupun data geospasial sensitif harus tetap berada di bawah kendali penuh pemerintah Indonesia.
Selain itu, setiap personel maupun peralatan teknis yang dibawa dari luar negeri, menurutnya, perlu melalui proses verifikasi dan perizinan secara ketat oleh kementerian atau lembaga terkait.
Herman Hofi menegaskan, sikap kritis masyarakat bukan berarti menolak bantuan kemanusiaan. Sebaliknya, sikap tersebut merupakan bagian dari upaya bersama memastikan bantuan berjalan sesuai tujuan tanpa mengabaikan kepentingan keamanan negara.
Tim Red
